Pancasila sebagai ideologi terbuka dan kebhinekaan

Kebhinekaan dan integrasi nasional

Kebhinekaan adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa daerah, adat istiadat, agama, ras, dan golongan. Keragaman ini diakui sebagai kekayaan bangsa dan sekaligus sebagai ciri khas identitas nasional, sehingga tidak diperlakukan sebagai ancaman yang harus diseragamkan.

Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu'. Frasa ini dikutip dari kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang berbahasa Jawa Kuno dan berasal dari masa Majapahit. Semboyan ini tidak berasal dari Negarakertagama karya Mpu Prapanca, dari Arjunawiwaha, maupun dari Sumpah Pemuda 1928. Kini semboyan tersebut tercantum pada pita yang digenggam Garuda Pancasila sebagai lambang negara, sesuai Pasal 36A UUD 1945.

Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang menjadi satu kesatuan bangsa dengan tetap mengakui dan menghormati keberagaman. Integrasi tidak sama dengan asimilasi, yaitu peleburan kebudayaan kelompok yang lebih kecil ke dalam kebudayaan kelompok dominan hingga identitas asalnya hilang. Integrasi juga tidak dicapai dengan penyeragaman seluruh adat dan bahasa, dan tidak terbentuk otomatis begitu negara merdeka. Upaya bersama yang berkelanjutan diperlukan, dan masyarakat ikut berperan di dalamnya, bukan hanya kesepakatan di kalangan elite.

Integrasi nasional menjadi tanggung jawab seluruh warga, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Kelompok yang lebih besar tidak boleh memaksakan kebiasaannya kepada kelompok lain, dan kelompok minoritas memiliki hak yang setara.

Bahasa negara adalah bahasa Indonesia sebagaimana diatur Pasal 36 UUD 1945 dan digunakan dalam urusan kenegaraan serta administrasi. Bahasa daerah dihormati dan dipelihara sebagai kekayaan budaya sesuai Pasal 32 ayat (2) UUD 1945. Keduanya tidak saling meniadakan karena memiliki fungsi yang berbeda, sehingga bahasa daerah tidak dihapus dan tidak dapat menggantikan bahasa negara dalam urusan kenegaraan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan di tengah banyaknya bahasa daerah, tetapi kedudukan itu tidak menghilangkan bahasa daerah dari kehidupan masyarakat.

Pegawai negeri yang bertugas di daerah dengan adat dan bahasa berbeda tetap wajib menjalankan layanan sesuai peraturan nasional, sambil menghormati adat setempat.

Dalam kehidupan sehari-hari, penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan diwujudkan melalui sikap berikut:

• Penghargaan terhadap budaya daerah — menghargai tarian, adat, dan bahasa daerah sebagai bagian identitas nasional, misalnya dengan menampilkan budaya masing-masing daerah dalam satu acara kebangsaan.
• Toleransi beribadah — menghormati tata cara ibadah dan adat orang lain tanpa mengurangi keyakinan serta praktik keagamaan sendiri. Sikap ini termasuk menghormati hak setiap orang untuk beribadah dan tetap berdialog terbuka walaupun pandangannya berbeda.
• Kesetaraan dan keterlibatan — memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan suku dan agama, serta melibatkan semua pihak dalam perencanaan kegiatan bersama.
• Interaksi lintas kelompok — membangun kegiatan yang melibatkan orang dari berbagai daerah dan latar belakang, misalnya pertukaran pemuda lintas daerah, untuk memperkuat rasa kebersamaan dan integrasi nasional.
• Kerja sama di lingkungan kerja — menghormati perbedaan keyakinan rekan kerja sambil tetap menuntaskan tugas bersama, serta mencari penyelesaian yang memberi ruang bagi kebutuhan keagamaan setiap pihak tanpa mengabaikan pelayanan.

Sikap yang bertentangan dengan semangat tersebut adalah menyeragamkan cara berpakaian dan ritual, memaksakan adat satu kelompok kepada orang lain, membatasi pergaulan berdasarkan suku atau agama, menganggap budaya lain lebih rendah, serta mengutamakan kelompok mayoritas dalam pembagian layanan atau kesempatan.

Kebhinekaan dan integrasi nasional

Kebhinekaan adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, bahasa daerah, adat istiadat, agama, ras, dan golongan. Keberagaman tersebut diakui sebagai kekayaan bangsa yang dipersatukan dalam satu identitas kebangsaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merangkum prinsip ini.

Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Integrasi dipahami sebagai proses sekaligus keadaan ketika kelompok-kelompok yang berbeda menyatu dalam satu kesatuan politik dan kebangsaan tanpa menghapus identitas budaya masing-masing. Jadi, integrasi nasional bertumpu pada persatuan dalam keberagaman, bukan pada keseragaman. Integrasi juga dibangun di atas kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa, sebagaimana tercermin dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan memerlukan partisipasi seluruh warga. Integrasi tidak terjadi dengan sendirinya sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Beberapa konsep sering tertukar dengan integrasi nasional:

• Penyeragaman budaya — upaya menghapus kekhasan tiap kelompok demi satu bentuk budaya tunggal. Cara ini bertentangan dengan integrasi karena meniadakan pengakuan terhadap keberagaman. Contoh: menjadikan satu adat sebagai satu-satunya budaya resmi daerah.
• Disintegrasi — pemisahan wilayah dari kesatuan negara. Pemisahan semacam ini justru merupakan lawan dari integrasi.
• Sentralisasi kekuasaan — kekuasaan negara yang hanya berada pada satu lembaga pusat tanpa partisipasi masyarakat. Kondisi ini bukan ciri integrasi nasional.
• Kerja sama antarnegara — hubungan regional seperti kerja sama ekonomi kawasan termasuk hubungan internasional, sedangkan integrasi nasional terjadi di dalam satu negara.

Integrasi tidak dapat dipaksakan semata-mata melalui kekuatan militer. Pengabaian terhadap keberagaman justru melemahkan persatuan.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, integrasi nasional berarti persatuan bangsa dalam satu negara kesatuan, bukan negara federal. Kesatuan itu juga tidak ditopang oleh kesamaan agama mayoritas saja. Kelompok yang berbeda keyakinan termasuk dalam kesatuan kebangsaan yang sama.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. Semboyan ini dikutip dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, dan maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kakawin Negarakertagama karya Mpu Prapanca bukan sumber semboyan tersebut. Semboyan ini menegaskan persatuan dalam keberagaman, bukan penyeragaman adat, bahasa, atau agama. Berlakunya semboyan tidak terbatas pada suku tertentu, melainkan mencakup seluruh wilayah dan suku bangsa di Nusantara.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. Bahasa daerah tidak dijadikan bahasa resmi negara, tetapi dihormati sebagai kekayaan budaya. Penguatan bahasa Indonesia sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika apabila disertai penghormatan terhadap bahasa daerah. Pembatasan bahasa daerah di ruang publik tidak sejalan dengan semangat tersebut.

Penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan tampak dalam sikap menerima perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan atau kebiasaan sendiri kepada orang lain. Jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasarnya. Sikap menerima perbedaan keyakinan termasuk memberi ruang bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah.

Sebaliknya, sikap berikut bertentangan dengan penghargaan terhadap keberagaman:

• Eksklusivitas — mengutamakan kelompok sendiri, misalnya dalam penerimaan anggota, pembagian tugas, atau pemberian kesempatan kerja.
• Diskriminasi — menilai seseorang berdasarkan asal daerah, membatasi pergaulan karena perbedaan ras, atau menganggap golongan tertentu lebih berhak menempati jabatan publik.
• Pemaksaan keseragaman — mewajibkan kelompok lain menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kebiasaan mayoritas.
• Pemisahan kelompok — membentuk kelompok atau kegiatan yang dipisahkan berdasarkan suku atau agama.

Dalam kegiatan bersama, perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan setiap kelompok dan mencari kesepakatan yang tidak merugikan pihak mana pun. Keputusan sepihak, keputusan berdasarkan jumlah mayoritas tanpa memberi kesempatan keberatan, atau pembiaran yang memisahkan kelompok tidak mencerminkan semangat integrasi.

Dialog lintas kelompok dan penegakan hukum yang berlaku sama bagi seluruh warga memperkuat integrasi dalam penyelesaian konflik. Pemberian keistimewaan kepada kelompok mayoritas bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Kegiatan bersama juga perlu memperhatikan kebutuhan keagamaan dan adat setiap peserta. Pengaturan jadwal, konsumsi, atau menu yang menghormati keyakinan semua peserta, serta penyelesaian bersama, menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman.

Keberagaman dimanfaatkan sebagai identitas bangsa apabila setiap warga saling mengenal dan menghargai budaya lain. Contoh sikapnya antara lain:

• Pengakuan timbal balik — saling mengenal budaya antarkelompok, misalnya melalui festival budaya bersama.
• Mempelajari adat dan bahasa teman — sebagai bagian dari memahami kekayaan budaya bangsa.
• Kerja sama lintas suku dan daerah — termasuk gotong royong lintas kelompok untuk membangun fasilitas bersama.
• Kekhasan budaya dalam satu acara — menampilkan kelompok seni dari berbagai daerah dengan kekhasan masing-masing, bukan menghapus unsur lokal.
• Pertukaran pelajar antardaerah — mempertemukan siswa dari berbagai suku dan latar belakang untuk saling mengenal.
• Kerja sama berdasarkan kemampuan dan tujuan bersama — bekerja sama dengan siapa pun sambil menghormati keyakinan dan adat setiap anggota.

Sikap menerima perbedaan suku sebagai kekayaan bangsa dan mengutamakan persatuan mencerminkan integrasi nasional. Sikap memisahkan diri, menganggap budaya lain lebih rendah, atau membiarkan perselisihan karena dianggap urusan pribadi justru melemahkan integrasi.

Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan

Pengamalan nilai Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap, keputusan, dan tindakan nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup dihafal sebagai rumusan sejarah, karena nilainya harus dijadikan pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak.

Kesetiaan kepada Pancasila diukur dari perilaku, bukan dari pengakuan. Sikap yang menyimpang dari kesetiaan itu dapat dikenali dari beberapa pola berikut:

• penerimaan bersyarat — menerima Pancasila hanya selama tidak bertentangan dengan keyakinan pribadi atau kelompok tertentu. Penerimaan semacam ini belum utuh. Contoh: 'Saya setuju dengan nilai itu, asalkan tidak mengganggu kepentingan kelompok saya.'
• penggantian ideologi — menganggap ideologi lain lebih cocok bagi kebutuhan zaman, sehingga Pancasila hendak digantikan. Hal ini bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
• penafsiran menurut golongan — memaknai Pancasila sesuai kepentingan kelompok sehingga kehilangan makna yang berlaku bagi seluruh bangsa. Efektivitas atau keuntungan kelompok tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeser nilai Pancasila.
• pengamalan seremonial — hanya diperagakan dalam upacara dan acara resmi, tetapi tidak tampak dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Pancasila berlaku bagi seluruh warga negara, bukan hanya aparatur sipil negara atau kelompok tertentu, dan bukan dasar yang bersifat sementara. Pengamalannya juga tidak terbatas pada bidang politik saja, melainkan mencakup ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari.

Bagi pegawai negeri, kesetiaan pada Pancasila tampak ketika nilainya tetap dijadikan pedoman dalam pelayanan publik, termasuk saat menghadapi tekanan dari kelompok tertentu. Kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh diterima begitu saja hanya karena disetujui mayoritas, tidak boleh ditolak dengan alasan ideologi lain, dan tidak boleh didiamkan tanpa sikap.

Keberatan terhadap perintah atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab disampaikan secara tertulis dan melalui jalur resmi, sambil tetap menjalankan tugas sesuai aturan. Membocorkan persoalan internal kepada media, menutupi kebijakan bermasalah dengan laporan yang tampak sesuai aturan, atau ketaatan buta tanpa batas tidak termasuk pengamalan nilai tersebut.

Dalam menghadapi rekan yang mengambil keputusan berdasarkan kedekatan primordial dan mengabaikan prosedur, sikap yang sejalan dengan Pancasila adalah mengajak musyawarah dan mengingatkan pentingnya keadilan serta prosedur bagi semua pihak. Diam, membentuk kelompok tandingan berdasarkan asal daerah, atau mencari tekanan opini publik bukan jalan yang sejalan dengan nilai tersebut.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menuntut setiap keputusan bersama diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ukurannya bukan semata jumlah suara terbanyak, melainkan kesediaan mendengar semua pendapat dengan hikmat dan akal sehat.

Sikap-sikap yang keliru dalam musyawarah antara lain:

• memaksakan kehendak mayoritas — mendorong keputusan cepat tanpa mendengar keberatan peserta lain. Contoh: 'Usul ini sudah didukung banyak orang, jadi tidak perlu dibahas lagi.'
• keputusan sepihak — menyerahkan seluruh keputusan kepada satu orang yang dianggap paling berpengaruh atau berpengalaman, atau kepada pihak luar, tanpa pembahasan bersama.
• menghindari musyawarah — menolak hadir karena merasa keputusan sudah ditentukan, atau diam walaupun keputusan merugikan kepentingan bersama.
• pemungutan suara tanpa kesempatan bicara — mengambil suara secara tertutup atau langsung tanpa memberi peserta menyampaikan alasan pendapatnya.

Ketua rapat, ketua RT, atau pemimpin kelompok harus memimpin musyawarah dengan mendengarkan semua pendapat sampai tercapai mufakat yang adil. Menunda keputusan tanpa batas waktu atau memaksakan pemungutan suara juga bukan wujud permusyawaratan.

Setelah mufakat tercapai, peserta menghormati dan menerima keputusan bersama, termasuk bila hasilnya tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan dengan kekerasan, penutupan dialog, atau penyerahan keputusan kepada pihak yang paling berpengaruh.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, diamalkan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau daerah, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sila ini juga mencakup ikut menjaga keutuhan wilayah negara dan menjunjung kebhinekaan, yaitu menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya tanpa memecah belah.

Mendahulukan kelompok asal daerah dalam penerimaan, penugasan, atau pembagian hak merupakan sikap yang melemahkan persatuan. Sikap ini tetap keliru meskipun tampak menguntungkan kelompok sendiri.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diamalkan dengan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan menghormati pemeluk agama lain. Kebebasan beragama tidak membenarkan pemaksaan keyakinan atau tata ibadah kepada orang lain.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diwujudkan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, serta menolak tindakan semena-mena dan kekerasan. Contohnya adalah menghargai rekan kerja sebagai sesama manusia dan tidak merendahkannya karena perbedaan asal daerah.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diamalkan dengan bersikap adil, bergotong royong, dan tidak menyalahgunakan hak untuk merugikan orang lain. Sila ini juga mencakup pemberian kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan layanan, serta pemerataan yang mengurangi kesenjangan antara kota dan desa.

Sila kedua dan sila kelima perlu dibedakan. Sila kedua menyangkut penghargaan terhadap martabat tiap manusia dalam perlakuan sehari-hari, sedangkan sila kelima menyangkut pembagian hasil dan kesempatan secara adil dalam kehidupan masyarakat.