Perumusan Pancasila dan lambang negara

Bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan

Bendera Sang Merah Putih, bahasa negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah simbol identitas nasional. Dasarnya ditetapkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam UUD 1945, bendera negara diatur dalam Pasal 35, bahasa negara dalam Pasal 36, lambang negara dalam Pasal 36A, lagu kebangsaan dalam Pasal 36B, dan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dalam Pasal 36C. Karena itu, pengaturan ketiga simbol ini berada pada tingkat undang-undang, bukan peraturan presiden, dan bukan pada undang-undang bidang aparatur sipil negara.

Bahasa negara dan bahasa persatuan. Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia, sebagaimana ditegaskan Pasal 36 UUD 1945. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia, tetapi tidak ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa persatuan berbeda dari bahasa negara dalam hal dasar penetapannya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditegaskan dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang menyatakan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar tersebut bukan ketentuan UUD, sedangkan kedudukan bahasa negara tercantum dalam UUD 1945. Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi lintas suku bangsa dan daerah. Dalam rapat resmi yang pesertanya memiliki bahasa ibu berbeda, bahasa Indonesia dipakai sebagai pemersatu, sedangkan bahasa daerah tetap dipakai dalam pergaulan pribadi.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II tahun 1928, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Lagu ini tidak dapat digantikan lagu daerah dalam upacara kenegaraan. Lirik dan iringannya juga tidak boleh diubah sesuai selera kelompok. Penghormatan saat lagu dikumandangkan diwujudkan dengan berdiri tegak, memberi perhatian penuh, dan tidak bercanda atau berbicara.

Bendera Sang Merah Putih. Bendera berwarna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah. Komposisi warnanya tidak boleh diubah, dan bendera tidak boleh dipasang terbalik. Bendera wajib dijaga keutuhan dan kehormatannya. Dalam upacara resmi, bendera yang utuh dan layak dikibarkan. Bendera yang robek atau lusuh tidak dikibarkan, tidak dijadikan kain penutup meja atau hiasan, dan tidak dibiarkan tanpa aturan penggunaan.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah kenegaraan.

• Pidato kenegaraan — wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah atau bahasa asing tidak menggantikannya, dan kebutuhan tamu asing dapat dipenuhi dengan terjemahan.
• Dokumen resmi negara dan naskah dinas — surat dinas, nota dinas, dan informasi pelayanan publik wajib memakai bahasa Indonesia yang baku.
• Nota kesepahaman dan perjanjian — apabila melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, versi bahasa Indonesia wajib ada. Dengan pihak asing pun, bahasa Indonesia tetap wajib, dan bahasa asing hanya boleh menyertai sebagai pendamping yang disepakati kedua pihak.
• Penamaan gedung, perkantoran, perumahan, dan jalan — wajib memakai bahasa Indonesia dan tidak bebas menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah.
• Pembelajaran — bahasa Indonesia yang baku menjadi bahasa pengantar pendidikan.

Identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa tidak hanya digunakan pada tanggal 17 Agustus. Penggunaan dan penghormatan terhadap ketiganya mencerminkan jati diri bangsa.

Bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan

Bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan merupakan tiga simbol kenegaraan. Dasar konstitusionalnya ada dalam UUD 1945: Pasal 35 mengatur bendera negara Sang Merah Putih, Pasal 36 menetapkan bahasa negara, dan Pasal 36B mengatur lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasal 36A mengatur lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Pasal 36C menyerahkan pengaturan lebih lanjut lambang negara kepada undang-undang. Ketentuan rinci tentang ketiga simbol tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UUD 1945. Kedudukan ini bersifat konstitusional, sehingga tidak perlu ditetapkan melalui peraturan di bawah UUD. Ketentuan itu tercantum dalam batang tubuh UUD 1945, bukan melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

Bahasa negara tidak ditentukan oleh jumlah penutur bahasa daerah, oleh sejarah bahasa Melayu, atau oleh bahasa asing yang dipakai dalam diplomasi dan dunia usaha. Bahasa Melayu memang menjadi akar bahasa Indonesia, tetapi yang ditetapkan sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia.

Pasal yang berdekatan sering dikacaukan dengan bahasa negara. Pasal 28 mengatur hak asasi manusia, Pasal 32 berkaitan dengan kebudayaan, Pasal 33 mengatur perekonomian, dan Pasal 37 mengatur tata cara perubahan UUD. Pasal 36A mengatur lambang negara dan bukan penetapan bahasa.

Bahasa persatuan berbeda dari bahasa negara dari segi asal dan fungsinya. Bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa persatuan dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sehingga menjadi pengikat berbagai suku bangsa. Sidang BPUPKI tidak menetapkan bahasa persatuan tersebut, dan tahun 1945 bukan tahun penetapan Sumpah Pemuda.

• bahasa persatuan — bahasa pengikat masyarakat yang beragam bahasa daerah sehingga komunikasi antarsuku dapat berjalan. Contoh: peserta dari berbagai daerah berbicara dengan bahasa Indonesia dalam rapat nasional.
• bahasa daerah — tetap hidup dan dihargai sebagai kekayaan budaya, tetapi tidak menggantikan bahasa Indonesia dalam dokumen dan forum resmi kenegaraan.
• identitas nasional dalam tulisan — laporan atau surat dinas ditulis dalam bahasa Indonesia baku, bukan dalam bahasa gaul, singkatan yang tidak lazim, atau bahasa asing tanpa alasan resmi.

UU 24/2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi kenegaraan, termasuk pidato yang disampaikan di luar negeri. Kewajiban ini berlaku juga bagi pejabat yang bertugas di daerah dan tidak dapat diganti dengan bahasa asing atau bahasa daerah.

Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, maupun warga negara Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia, termasuk ketika berhadapan dengan pihak asing. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, hanya boleh menyertai sebagai pendamping. Persetujuan pimpinan atau kesepakatan para pihak tidak menghapus kewajiban ini.

Nama bangunan, jalan, perkantoran, perumahan, dan apartemen di Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing pada penamaan tidak bebas tanpa batas dan hanya dikecualikan secara terbatas.

Dokumen resmi kedinasan dan naskah peraturan wajib disusun dalam bahasa Indonesia baku sesuai ketentuan bahasa negara. Gaya percakapan dan kerja sama internasional tidak menghapus kewajiban ini.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan nasional, sedangkan bahasa daerah tidak diwajibkan sebagai pengantar pada seluruh jenjang pendidikan formal.

Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Pencipta lagu ini bukan Ismail Marzuki maupun Ir. Soekarno, dan lagu ini tidak lahir dari peristiwa proklamasi 1945. Peristiwa lain seperti peringatan Kebangsaan 1908 atau Hari Pahlawan 1945 juga bukan titik awal lagu ini diperdengarkan.

Penghormatan terhadap lagu kebangsaan dilakukan dengan berdiri tegak dan menyanyikannya dengan khidmat menggunakan lirik resmi. Lagu tidak boleh diganti dengan lagu daerah, dan tidak pantas dinyanyikan sambil memegang ponsel atau berbicara dengan teman.

Bendera Negara Sang Merah Putih terdiri atas dua warna, yaitu merah di atas dan putih di bawah, dengan lebar yang sama. Bendera tidak memakai warna biru dan tidak ditetapkan melalui Piagam Jakarta. Bendera mulai dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Penghormatan terhadap bendera dilakukan dengan mengibarkan dan menurunkannya secara tertib serta khidmat sesuai tata cara upacara. Bendera yang rusak tidak dibiarkan tetap dikibarkan, dan gambar bendera tidak dipakai sebagai hiasan pakaian atau promosi komersial. Pengibaran setengah tiang hanya untuk keperluan resmi, bukan ekspresi pribadi.

Bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan

Identitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sehingga setiap penggunaannya harus sesuai ketentuan dan dilakukan dengan penuh hormat.

• Bendera Merah Putih — bendera negara yang wajib dijaga keutuhannya. Bendera yang rusak, robek, atau tidak utuh tidak boleh dikibarkan, sehingga warna yang masih terlihat jelas tidak menjadi alasan untuk tetap mengibarkannya. Contoh: Bendera yang sobek di bagian pinggir tidak boleh dipasang pada upacara resmi.

• Bahasa negara — Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen dinas, pidato resmi, dan komunikasi kenegaraan, termasuk laporan kegiatan instansi pemerintah. Contoh: Surat keputusan pejabat dibuat dalam Bahasa Indonesia baku.

• Bahasa daerah — bahasa yang dihormati dan dipelihara sebagai kekayaan budaya bangsa. Bahasa daerah tidak ditetapkan sebagai bahasa negara; bahasa negara hanya Bahasa Indonesia. Contoh: Bahasa Jawa boleh dipakai dalam pergelaran budaya daerah, tetapi bukan bahasa dokumen resmi negara.

• Lagu kebangsaan — lagu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman, bukan Ismail Marzuki. Lagu ini dinyanyikan pada upacara resmi kenegaraan dan peristiwa penting lainnya, tidak terbatas pada satu tanggal tertentu saja.