Etika ASN dan tindak pidana korupsi

Kewajiban dan larangan ASN

Kewajiban dan larangan ASN adalah ketentuan yang mengikat setiap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatan maupun dalam perilaku sehari-hari di instansi. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) beserta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban (kewajiban) berarti sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan larangan (larangan) berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Keduanya bertujuan menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme ASN dalam melayani masyarakat.

Kewajiban pokok ASN meliputi:

• setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia — ASN wajib menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan Pancasila dalam setiap tugas.
• menaati peraturan perundang-undangan — ASN wajib menolak perintah yang bertentangan dengan peraturan, lalu menyampaikan keberatan secara tertulis melalui jalur yang berlaku. Ketaatan ASN berpijak pada hukum, bukan pada kehendak pribadi atasan.
• netral — ASN wajib bersikap netral dan tidak memihak partai politik, golongan, atau calon tertentu dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik. Netralitas berlaku bagi seluruh ASN, baik pejabat struktural maupun pelaksana, dan tidak dibatasi oleh jam kerja atau masa pemilihan.
• memberikan pelayanan publik secara adil dan tidak diskriminatif — pelayanan tidak boleh dibedakan berdasarkan kedekatan pribadi atau dukungan politik warga.
• menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan — informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan tidak boleh disebarkan tanpa wewenang.
• melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaporan itu dilakukan secara berkala.
• menggunakan dan memelihara barang milik negara sesuai peruntukannya — kendaraan dinas dan aset negara hanya untuk kepentingan dinas.
• mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan — keputusan, misalnya dalam tender atau seleksi, harus didasarkan pada kriteria dan prosedur yang sudah ditetapkan.
• mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi.
• berpegang teguh pada integritas dalam menghadapi tekanan, dengan menolak permintaan yang melanggar aturan dan melaporkannya melalui jalur pengawasan internal. Sikap ini ditunjukkan dengan penolakan yang sopan dan tertulis, bukan dengan menunda pekerjaan atau menghindar.

Larangan pokok ASN meliputi:

• menjadi anggota atau pengurus partai politik selama masih berstatus ASN aktif. Larangan ini merupakan konsekuensi dari netralitas dan tidak tergantung pada jabatan yang dipegang.
• memberikan dukungan kepada calon dalam pemilihan, baik dalam bentuk ajakan, kehadiran di kampanye, pembuatan atribut, maupun unggahan di media sosial pribadi. Dukungan lewat akun pribadi tetap dilarang karena yang diukur adalah keberpihakan, bukan sarananya.
• menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi atau politik praktis, termasuk memakai fasilitas kantor atau sarana dinas untuk kampanye.
• menerima gratifikasi atau pemberian lain yang berkaitan dengan jabatan dan tugas, meskipun pemberian itu tidak diminta atau nilainya kecil.

Beberapa pasangan yang sering tertukar:

• Kewajiban menjaga kerahasiaan dan larangan membocorkan informasi tanpa wewenang adalah dua sisi dari satu ketentuan. Menyimpan rahasia adalah kewajiban, sedangkan menyebarkannya tanpa hak adalah pelanggaran.
• Keberatan atas perintah dan penundaan diam-diam berbeda. ASN wajib menyampaikan keberatan secara resmi dan tertulis, sedangkan menunda tugas tanpa memberi tahu atasan atau pengawas bukan sikap yang dibenarkan.
• Netralitas dan hak pilih berbeda. Netralitas tidak menghapus hak ASN untuk memilih, tetapi ASN dilarang memihak atau mendukung calon, baik secara terbuka maupun di media sosial.
• Pendapat politik pribadi dan keberpihakan politik praktis juga berbeda. Yang dilarang adalah keberpihakan dalam kontestasi politik dan keanggotaan partai, bukan pemahaman atas kebijakan pemerintah.
• Pelaporan harta kekayaan bersifat berkala, bukan hanya pada saat pertama kali diangkat.

Contoh penerapan:

• Seorang ASN menerima surat tugas dari atasan yang isinya bertentangan dengan peraturan. Ia wajib menolak, lalu menyampaikan keberatan tertulis melalui jalur yang berlaku.
• Seorang ASN diajak rekan untuk hadir di acara kampanye pada akhir pekan. Meskipun tidak memakai atribut dinas, kehadirannya tetap melanggar netralitas karena larangan berlaku sepanjang waktu.
• Seorang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Perbuatan itu melanggar kewajiban memakai barang milik negara sesuai peruntukannya.

Nilai dasar ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK adalah nilai dasar ASN yang terdiri atas tujuh nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Setiap nilai memiliki makna dan perilaku yang khas, sehingga yang perlu dikuasai adalah kemampuan mencocokkan sikap atau pernyataan dengan nilai yang tepat.

Soal umumnya menyajikan sebuah sikap pegawai lalu meminta nama nilainya, atau menyajikan definisi lalu meminta pernyataan yang benar. Karena itu, setiap nilai perlu dihafal beserta kata kuncinya.

Berorientasi Pelayanan berarti ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengutamakan kepentingan publik, serta memberikan layanan yang cepat dan tepat. Contoh perilakunya adalah petugas yang tetap melayani warga menjelang jam istirahat, atau ASN yang berinisiatif mendatangi warga lanjut usia yang kesulitan mengurus dokumen. Ketika layanan kepada warga bersaing dengan tugas internal, pelayanan tidak boleh dikorbankan begitu saja. Permintaan pimpinan tidak otomatis lebih utama daripada hak warga atas layanan, sehingga tugas internal yang mendesak tetap dilaporkan dan dijadwalkan ulang secara terbuka. Orientasi pelayanan berbeda dari akuntabilitas: yang pertama menyangkut kepada siapa layanan diberikan, sedangkan yang kedua menyangkut pertanggungjawaban atas tindakan dan kewenangan.

Akuntabel berarti ASN bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya, bekerja dengan jujur, cermat, dan disiplin, serta mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien. ASN juga terbuka dan bersedia diawasi oleh pihak yang berwenang. Penggunaan anggaran wajib dilaporkan secara terbuka dan dapat diperiksa. Pegawai yang menemukan kesalahan pada laporan yang sudah diserahkan wajib melaporkannya beserta usulan perbaikan dan menanggung konsekuensinya. Memperbaiki diam-diam, menunggu atasan menemukan kesalahan sendiri, atau mengganti angka tanpa memberi tahu siapa pun bukan sikap akuntabel.

Dalam nilai Akuntabel, menepati janji dan tanggung jawab tugas merupakan wujud yang paling sering diuji. Bila tenggat tidak dapat dipenuhi, sikap yang benar adalah menyampaikan kendala sejak dini kepada atasan, menjelaskan alasannya, dan mengusulkan jadwal baru yang realistis. Ketiadaan keberatan resmi tidak membenarkan pengabaian janji, dan janji yang disampaikan secara lisan tetap mengikat. Tanggung jawab tugas melekat pada setiap pegawai, bukan hanya pada pegawai yang menerima penugasan tertulis. Dalam pelaksanaan kerja, keterlambatan harus disertai alasan yang disampaikan secara terbuka. Menyelesaikan sebagian pekerjaan lalu menyerahkannya tanpa keterangan, mengalihkan tugas tanpa persetujuan, mendahulukan tugas yang paling mudah, atau menjanjikan tenggat baru tanpa memberi tahu atasan termasuk pelanggaran komitmen. Konsistensi ditunjukkan dengan menyusun rencana kerja yang realistis sejak awal, tidak menyanggupi semua permintaan tanpa menghitung kemampuan, dan menuntaskan tugas secara berulang. Frekuensi meminta maaf bukan ukuran komitmen. Bila data dari unit lain belum lengkap, ASN wajib menghubungi unit terkait untuk mempercepat data dan, jika tetap belum lengkap, memberi tahu atasan beserta usulan waktu penyelesaian. Menyusun laporan dari data perkiraan yang belum diperiksa, atau membiarkan rekan menanggung tugas tanpa tindak lanjut, bukan sikap yang benar.

Kompeten berarti ASN terus belajar, mengembangkan kemampuan dan kapabilitasnya, serta memiliki kualifikasi kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kualifikasi pendidikan saat diangkat bukan batas akhir pengembangan diri, dan pelatihan serta sertifikasi berkelanjutan menjadi bentuk nyata nilai ini. Mengikuti pelatihan saja belum menjamin nilai ini terlaksana, karena penerapan nilai harus tampak dalam perilaku kerja sehari-hari.

Harmonis berarti saling peduli, menghargai perbedaan, dan menciptakan persatuan di lingkungan kerja. Nilai ini tidak sama dengan menghindari semua perbedaan pendapat; perbedaan tetap boleh disampaikan secara santun dan terbuka.

Loyal berarti memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mengusulkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, bukan demi kepentingan kelompok, menunjukkan sikap ini. Ketangguhan ASN diuji ketika ada tekanan untuk melanggar aturan. Sikap yang benar adalah tetap berpegang pada peraturan dan prosedur, lalu menyampaikan keberatan melalui jalur resmi atau kepada pengawas internal. Perintah pimpinan tidak dapat mengesampingkan aturan tertulis, dan menuruti sebagian permintaan yang melanggar aturan tetap merupakan pelanggaran.

Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus menciptakan inovasi yang berguna, dan antusias menghadapi perubahan lingkungan kerja maupun teknologi. Pegawai yang cepat mempelajari sistem layanan digital baru dan mengubah cara kerjanya agar layanan tetap berjalan menunjukkan sikap adaptif. Lawan adaptif adalah bertahan pada prosedur lama yang sudah tidak efektif, menolak sistem baru hanya karena terbiasa dengan cara lama, atau bersikap pasif menunggu instruksi lengkap. Sikap yang tepat adalah mencari cara kerja baru yang lebih baik.

Kolaboratif berarti mendorong kerja sama, membangun jejaring dengan berbagai pihak, serta bekerja sama lintas unit dan lintas instansi untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sendiri-sendiri agar tanggung jawab mudah diukur bukan sikap kolaboratif.

Agar tidak tertukar, ingat bahwa Berorientasi Pelayanan menyangkut kepentingan masyarakat, Akuntabel menyangkut pertanggungjawaban, Kompeten menyangkut kemampuan, Harmonis menyangkut persatuan, Loyal menyangkut kesetiaan kepada negara, Adaptif menyangkut perubahan, dan Kolaboratif menyangkut kerja sama.

Kewajiban dan larangan ASN

Kewajiban ASN adalah hal-hal yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatan, sedangkan larangan ASN adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, baik di dalam maupun di luar dinas. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar ASN bekerja secara profesional, netral, dan berintegritas. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh ASN, baik pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana.

Netralitas merupakan inti larangan ASN di bidang politik. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik, dan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Kewajiban netralitas berlaku sepanjang waktu, tidak hanya pada masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pembatasan waktu, misalnya hari libur atau luar jam kerja, tidak menghapus larangan keberpihakan.

Beberapa istilah penting yang sering dipertanyakan:

• keterlibatan politik praktis — segala bentuk ikut serta dalam kegiatan yang mendukung calon atau partai, seperti hadir di kampanye sebagai peserta atau peninjau, mengenakan atribut partai, dan menggunakan atribut dinas untuk menunjukkan dukungan. Contoh: ASN yang datang ke kegiatan calon pada akhir pekan dengan atribut instansi tetap melanggar netralitas.
• dukungan terbuka — pernyataan keberpihakan kepada calon, termasuk di media sosial pribadi. Contoh: unggahan pribadi yang menyatakan dukungan kepada calon tertentu tetap dilarang walaupun jabatan tidak disebutkan.
• ajakan memilih — mengajak rekan kerja atau warga memilih calon tertentu, termasuk melalui grup internal instansi. Ajakan semacam ini tetap termasuk keterlibatan politik meskipun nama calon tidak disebutkan.
• menjadi anggota atau pengurus partai politik — larangan bagi ASN yang tidak bergantung pada jam kerja maupun penggunaan fasilitas kantor.
• menyalahgunakan wewenang — penggunaan jabatan, fasilitas, sarana kerja, atau jam dinas untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Contoh: memakai kendaraan dinas untuk kegiatan tim sukses merupakan penyalahgunaan barang milik negara.
• diskriminasi pelayanan — memberi prioritas pelayanan berdasarkan pilihan politik atau asal daerah. Pelayanan wajib diberikan secara setara kepada seluruh warga.

Ketika menerima perintah atasan, ASN wajib menaati perintah yang sah, tetapi perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus ditolak. Penolakan disampaikan dengan sopan, dijelaskan dasar aturannya, dan dapat diajukan secara tertulis melalui jalur kepegawaian atau pihak yang berwenang.

Konsistensi dalam berpegang pada aturan juga menjadi kewajiban. Tekanan dari atasan atau alasan kebutuhan mendesak tidak membenarkan pelanggaran, dan kepatuhan pada aturan tidak bergantung pada ada atau tidaknya kerugian langsung. Pegawai yang menghadapi tekanan untuk melanggar aturan, misalnya demi target, harus menolak dan menyampaikan keberatan melalui jalur yang sah.

Kewajiban lain yang sering diuji adalah mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bekerja dengan penuh pengabdian, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, menjaga kerahasiaan informasi, melaporkan harta kekayaan, serta menghindari konflik kepentingan.

Dalam pengambilan keputusan publik, ASN juga harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keputusan didasarkan pada kajian dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, bukan pada kedekatan dengan kelompok tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagai bagian dari sila kelima Pancasila, mewujud dalam pembagian sumber daya yang berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Gratifikasi dan konflik kepentingan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya. Pengertian ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi gratifikasi tidak terbatas pada uang tunai, dan pemberian dari sesama pegawai atau dari keluarga pun dapat termasuk gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan.

Unsur utama gratifikasi adalah hubungannya dengan jabatan, bukan ada tidaknya permintaan. Pemberian tidak harus diminta oleh penerimanya dan tidak harus diserahkan langsung kepada penerimanya agar termasuk gratifikasi.

Nilai pemberian yang kecil atau fakta bahwa pemberian tidak diminta tidak otomatis membebaskan penerima dari kewajiban menilai dan melaporkannya. Pemberian yang diterima dari pihak yang sedang mengikuti tender atau sedang diawasi harus dicurigai sebagai gratifikasi.

Gratifikasi tidak otomatis berarti tindak pidana korupsi. Pemberian dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerimanya. Pemberian bernilai Rp10.000.000 atau lebih dianggap suap, kecuali penerima dapat membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap.

Penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterima. Atasan langsung tidak dapat menggantikan laporan tersebut, dan laporan tidak boleh diganti dengan pencatatan pribadi atau pengembalian diam-diam. Unit Pengendali Gratifikasi di instansi membantu penerusan laporan sesuai ketentuan internal.

Pengecualian dari ketentuan gratifikasi bersifat terbatas dan ditentukan undang-undang. Pelaporan tidak otomatis membebaskan penerima dari sanksi, karena pembebasan bergantung pada pemenuhan syarat dan penetapan instansi yang berwenang.

Sikap yang dituntut dari pegawai adalah menolak pemberian dari pihak yang sedang berkepentingan dengan instansinya, misalnya rekanan tender, pihak yang diawasi, atau calon penyedia. Jika pemberian sudah telanjur diterima, pegawai wajib melaporkannya dan tidak boleh membagikannya, menjualnya, menyimpannya untuk diri sendiri, atau mengembalikannya secara diam-diam.

Pegawai juga tidak boleh menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan, meskipun pemberian itu tampak sebagai ucapan terima kasih atas proyek sebelumnya. Jika ada upaya memengaruhi keputusan melalui pemberian, pegawai ASN wajib menolaknya dan melaporkannya kepada atasan atau instansi pengawas.

Konflik kepentingan adalah keadaan ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan dapat memengaruhi objektivitas pegawai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konflik ini tidak hanya muncul dari suap atau penerimaan uang secara langsung, tetapi juga dari hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau kepentingan dalam suatu keputusan.

Konflik kepentingan harus dicegah sejak sebelum keputusan dibuat, bukan hanya setelah keputusan ditetapkan. Pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta lelang, penyedia, atau penerima manfaat wajib mengungkapkannya kepada atasan dan menarik diri dari proses penilaian atau pengambilan keputusan.

Benturan kepentingan juga dapat terjadi pada kegiatan di luar jam kerja apabila kegiatan itu berkaitan dengan tugas kedinasan. Pegawai wajib melaporkannya kepada atasan agar atasan dapat menilai langkah yang tepat.

Permintaan dari pihak lain untuk memenangkan, mempercepat, atau memudahkan urusan bagi keluarga atau kelompok asal harus ditolak dan diproses sesuai prosedur. Tindakan diam-diam, menunda urusan tanpa alasan, atau menyerahkan keputusan kepada rekan tanpa penjelasan tidak menyelesaikan konflik kepentingan.

Nilai mendahulukan kepentingan nasional diwujudkan dengan menjalankan prosedur secara objektif, memilih penyedia atau lokasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penawaran terbaik bagi negara, serta tidak mengubah keputusan demi keluarga atau golongan. Sikap ini sejalan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara serta nilai BerAKHLAK dalam ASN.