Pertahanan, keamanan, dan ancaman hibrida

Nilai dasar bela negara

Nilai dasar bela negara adalah nilai yang menjadi landasan sikap warga negara dalam membela negara. Pembelaan negara tidak identik dengan kesiapan berperang, karena ia juga terwujud dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Terdapat lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dua nilai yang paling sering diuji adalah cinta tanah air dan rela berkorban, dan keduanya perlu dibedakan dari sikap yang tampak mirip.

Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan apabila keduanya berbenturan.

• Bentuk pengorbanan — pengorbanan bersifat sukarela dan dapat berupa tenaga, waktu, pikiran, atau harta. Pengorbanan tidak harus berupa penyerahan seluruh harta tanpa batas.
• Berlaku dalam kondisi damai maupun perang — nilai ini tidak terbatas pada anggota TNI atau Polri, tidak hanya berlaku di medan perang, dan menjadi tanggung jawab setiap warga negara, termasuk warga sipil.
• Tanpa pamrih — rela berkorban berarti bersedia menanggung risiko tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Sikap yang menuntut kompensasi lebih dulu atau menunda kepentingan bangsa demi keuntungan pribadi berlawanan dengan nilai ini.
• Batas pengorbanan — pengorbanan tidak berarti meninggalkan kewajiban keluarga secara permanen atau menghapus hak dasar warga negara, termasuk hak memperoleh perlindungan hukum.
• Wujud dasar — kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa ketika kondisi menuntutnya adalah bentuk yang paling tepat. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari — ikut bergotong royong membangun fasilitas umum dengan melepas peluang penghasilan yang lebih besar merupakan contoh nyata pengorbanan.
• Keadaan darurat — ketika bencana atau kebutuhan mendesak muncul, sikap rela berkorban berarti menunda kepentingan pribadi untuk menolong warga, sambil tetap menempuh prosedur seperti meminta izin kepada atasan.
• Tugas penuh tantangan — rela berkorban tampak ketika seseorang menerima keterbatasan fasilitas dan tetap melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, bukan menolak tugas atau meminta syarat tunjangan terlebih dahulu. Menghindari tugas yang berisiko bagi kepentingan nasional termasuk sikap yang bertentangan.

Pengutamaan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan tampak dalam keputusan yang diambil secara objektif demi manfaat masyarakat luas, sekalipun merugikan golongan asal pengambil keputusan. Seseorang yang menolak fasilitas bagi kelompoknya ketika merugikan masyarakat luas, atau yang melaporkan dugaan penyimpangan anggaran meskipun berisiko bagi atasannya, menunjukkan sikap ini. Sebaliknya, memanfaatkan jabatan untuk kerabat, menerima pesanan kelompok tertentu, atau menyimpan informasi demi kelompok sendiri bertentangan dengan nilai ini.

Cinta tanah air diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga dan memanfaatkan kekayaan bangsa secara bertanggung jawab, bukan sekadar simbol.

• Pengelolaan sumber daya alam — menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang adalah wujud utama cinta tanah air. Mengelola kekayaan alam dengan bertanggung jawab juga berarti tidak menyerahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada pihak asing.
• Menjaga keutuhan wilayah — cinta tanah air ditunjukkan dengan kesediaan menjaga keutuhan wilayah serta memelihara kekayaan alam bagi generasi mendatang. Tanggung jawab ini berlaku bagi seluruh warga negara.
• Merawat warisan bersama — menjaga dan merawat kekayaan alam serta budaya bangsa sebagai warisan yang harus dilestarikan bersama adalah bentuk cinta tanah air.
• Mendukung produk dan budaya sendiri — memilih produk dalam negeri dan mempromosikan budaya daerah dengan bangga termasuk wujud cinta tanah air, sebab budaya daerah merupakan bagian dari keragaman budaya Indonesia.
• Pembangunan daerah — kegiatan pengembangan potensi daerah, misalnya pariwisata, harus dilakukan tanpa merusak lingkungan dan budaya setempat. Keahlian seseorang juga dapat disalurkan untuk membangun daerah asalnya.

Cinta tanah air tidak cukup ditunjukkan dengan menghafal lagu kebangsaan atau lambang negara tanpa mengamalkan nilainya. Sikap ini juga tidak ditentukan oleh tempat tinggal semata, dan kebanggaan atau kepatuhan formal saja belum memadai tanpa keterlibatan sosial.

Sikap yang bertentangan dengan cinta tanah air antara lain:

• mengutamakan produk impor semata-mata karena dianggap lebih bermutu, menganggap budaya asing lebih unggul, atau menjual aset warisan kepada pihak asing demi harga yang lebih tinggi.
• menutup diri secara ekstrem dari pengaruh budaya luar atau menganggap budaya daerah sendiri paling unggul, karena sikap eksklusif bertentangan dengan persatuan dalam keberagaman.
• memilih berkarya di luar negeri semata demi penghasilan lebih besar tanpa memikirkan kepentingan dalam negeri.
• menghindari seluruh kegiatan kenegaraan, karena setiap warga negara ikut berperan dalam bela negara.
• mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional atau menilai kebijakan nasional hanya dari sudut pandang kelompok sendiri.

Rela berkorban dan cinta tanah air perlu dibedakan dari sikap pamrih dan kepatuhan buta. Rela berkorban lahir dari kesadaran dan kemauan sendiri, bukan dari kepatuhan semata pada perintah atasan tanpa memahami tujuan sosialnya. Tindakan yang menerima setiap perintah tanpa memperhatikan ketentuan hukum juga tidak termasuk pengorbanan yang bernilai bela negara.

Nilai dasar bela negara

Nilai dasar bela negara adalah lima nilai yang menjadi landasan sikap warga negara dalam membela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Soal sering menguji kemampuan membedakan wujud sikap masing-masing nilai dan mengenali sikap yang bertentangan dengannya, sehingga batas makna tiap nilai perlu dipahami dengan jelas. Secara umum, sikap yang sejalan dengan nilai-nilai ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas, sedangkan sikap yang keliru mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, atau daerah secara sempit.

1) Cinta tanah air adalah rasa memiliki dan kepedulian terhadap wilayah, kekayaan alam, budaya, dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di seluruh Indonesia. Wujudnya antara lain menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, merawat budaya daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa, menghargai produk dalam negeri yang kualitasnya setara, serta ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat seseorang berasal juga termasuk cinta tanah air. Menyebarkan berita yang belum terverifikasi tentang kelemahan bangsa, meskipun dimaksudkan sebagai kritik, tidak mencerminkan nilai ini karena dapat merugikan persatuan dan nama baik bangsa. Sikap yang bertentangan misalnya memilih produk luar negeri demi gengsi, membiarkan pelanggaran tata ruang karena merasa tidak terdampak, atau menganggap nilai budaya bangsa tidak relevan. Mengutamakan kepentingan kelompok asal di atas kepentingan nasional juga bertentangan dengan nilai ini. Kebanggaan terhadap tanah air tidak hanya diukur dari keberhasilan atlet di ajang internasional, karena aset negara di daerah lain pun menjadi tanggung jawab bersama.

2) Sadar berbangsa dan bernegara adalah kesadaran warga negara untuk menempatkan diri dalam kesatuan bangsa Indonesia serta menaati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nilai ini berbeda dari cinta tanah air yang menekankan rasa memiliki dan kecintaan terhadap wilayah, bahasa, atau budaya kelahiran.

3) Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara berarti menerima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, lalu mengamalkannya dalam sikap sehari-hari. Pancasila tidak dapat diganti dengan ideologi lain, sehingga gagasan mengganti sila-silanya bertentangan dengan nilai ini. Pengamalan sila keempat tampak dari penyelesaian perbedaan pendapat melalui musyawarah, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap keputusan bersama yang telah disepakati. Kebebasan menjalankan ibadah dijamin, tetapi kebebasan itu tidak membenarkan sikap yang mengabaikan musyawarah. Menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya juga kurang sejalan dengan sikap berpikir rasional dan bertanggung jawab yang diharapkan dari warga yang setia pada Pancasila.

4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan ketika keadaan menuntut pengorbanan, dan dilakukan tanpa pamrih, yaitu tanpa mengharapkan imbalan. Pengorbanan dapat berwujud tenaga, pikiran, waktu, harta, dan bila diperlukan jiwa, sehingga menyumbangkan harta secara sukarela untuk kepentingan bersama termasuk wujudnya. Pengorbanan tidak harus berbentuk pertempuran fisik, tidak mengharuskan meninggalkan keluarga secara permanen, dan tidak berarti menyerahkan seluruh hak warga negara kepada negara. Nilai ini berlaku bagi setiap warga negara, tidak terbatas pada TNI dan Polri atau pejabat tertentu. Menerima penugasan di daerah dengan fasilitas terbatas lalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab merupakan bentuk pengorbanan, sedangkan menerima dengan syarat tunjangan tambahan belum menunjukkan kesediaan berkorban. Menghindari penugasan demi kenyamanan, mengalihkan tugas kepada orang lain, atau bekerja hanya ketika diawasi juga bukan wujud nilai ini. Menunda kepentingan pribadi dan keluarga demi pelayanan masyarakat yang lebih luas termasuk wujud pengorbanan. Dalam kehidupan sehari-hari, menunda cuti demi memulihkan layanan publik merupakan pengorbanan, sedangkan memanfaatkan dana dinas untuk kepentingan pribadi merupakan penyalahgunaan yang bertentangan dengan nilai ini. Ketika dua tanggung jawab berbenturan, pengorbanan tampak dari sikap menyampaikan kendala kepada atasan secara terbuka, tetap ikut tugas kemanusiaan, lalu menyelesaikan pekerjaan setelahnya, bukan dengan menghindar atau bekerja diam-diam.

5) Kemampuan awal bela negara adalah kesiapan fisik dan mental seseorang dalam menghadapi ancaman dan keadaan darurat di lingkungannya. Nilai ini menekankan kesiapan diri untuk menghadapi situasi genting, bukan rasa memiliki terhadap tanah air, kesetiaan pada ideologi, atau kesediaan berkorban harta.

Pengutamaan kepentingan nasional merupakan prinsip lintas nilai. Menerima keputusan nasional yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok, demi kepentingan bangsa, menunjukkan sikap yang benar. Sebaliknya, menuntut agar kepentingan partai didahulukan dalam peraturan atau mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompok sendiri tetapi merugikan masyarakat luas adalah sikap yang bertentangan dengan nilai ini.

Istilah penting:

• tanpa pamrih — tidak mengharapkan imbalan apa pun. Contoh: Ia mengajar anak-anak di kampungnya tanpa meminta honor.
• berkelanjutan — pemanfaatan sumber daya yang tidak merusak kemampuan generasi berikutnya. Contoh: Petani membatasi penggunaan bahan kimia agar kesuburan tanah tetap terjaga.
• jati diri — ciri khas yang membedakan suatu bangsa atau masyarakat dari yang lain. Contoh: Tari daerah menjadi bagian dari jati diri masyarakat setempat.
• musyawarah — proses membahas perbedaan pendapat untuk mencapai keputusan bersama.

Hak dan kewajiban bela negara menurut UUD 1945

Bela negara dalam UUD 1945 dipahami sebagai hak sekaligus kewajiban konstitusional setiap warga negara. Dasar rumusannya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 mengatur kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 26 mengatur siapa yang menjadi warga negara, Pasal 28 mengatur kebebasan berserikat dan menyatakan pikiran, dan Pasal 31 mengatur hak pendidikan, sehingga keempatnya bukan dasar utama kewajiban bela negara.

Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara. Hak dan kewajiban tersebut tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia tertentu, profesi, status kepegawaian, atau daerah tempat tinggal. Pembelaan negara juga tidak identik dengan dinas militer. UUD 1945 tidak menjadikan wajib militer atau pendidikan militer dasar sebagai syarat lahirnya hak itu, dan hak tersebut tidak menunggu terbitnya undang-undang khusus.

• pembelaan negara — upaya seluruh warga negara untuk menjaga, mempertahankan, dan membela negara. Contoh: seorang guru yang menanamkan nilai cinta tanah air di sekolah ikut serta dalam pembelaan negara.
• hak dan kewajiban melekat — keduanya tidak dapat dipisahkan. Warga negara tidak boleh memilih hanya menikmati haknya lalu menghindari kewajibannya.
• ikut serta secara sukarela — keikutsertaan atas kemauan sendiri sesuai kemampuan dan bidang masing-masing, misalnya mengikuti kegiatan pelatihan bela negara di lingkungan tempat tinggal. Ini merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, bukan pengganti kewajiban.

Sikap yang keliru adalah menganggap bela negara sebagai pilihan bebas tanpa dasar hukum, menolak ikut serta karena merasa urusan pertahanan sepenuhnya milik aparat, atau menganggap warga negara hanya berhak tanpa berkewajiban. Pembelaan negara juga tidak dapat diganti dengan pembayaran tertentu kepada negara.

Pasal 30 UUD 1945 memperluas kewajiban tersebut ke bidang pertahanan dan keamanan negara. Ayat (1) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menetapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sementara rakyat menjadi kekuatan pendukung.

• sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta — sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat dan seluruh sumber daya nasional, bukan hanya tentara. Dalam sistem ini TNI dan Polri adalah kekuatan utama, sedangkan rakyat adalah kekuatan pendukung. Urutan kedua peran itu tidak boleh dibalik.
• kekuatan utama dan kekuatan pendukung — jangan menyebut rakyat sebagai kekuatan utama atau menganggap rakyat hanya cadangan pasif. Contoh: penyusunan kalimat "rakyat menjadi kekuatan utama, TNI dan Polri pendukung" adalah pernyataan yang salah menurut Pasal 30 ayat (2).
• TNI dan Polri sebagai alat negara — TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri terpisah dari TNI. Susunan dan kedudukan keduanya diatur dengan undang-undang.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bersifat semesta. Sistem ini tidak hanya berlaku dalam keadaan perang, sehingga dalam keadaan damai pun peran warga negara tetap berlaku. Sistem ini juga tidak dapat disempitkan menjadi tanggung jawab kepala daerah, pemerintah pusat, atau aliansi militer dengan negara lain.

Pernyataan yang hanya menyebut pembelaan negara sebagai tugas TNI dan Polri, sebagai kewajiban warga negara tertentu, atau sebagai hak istimewa aparatur negara adalah keliru. Pembelaan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara sebagai hak dan kewajiban.

Upaya bela negara sehari-hari

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air serta kesadaran untuk ikut membela kepentingan bangsa. Dasarnya dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Makna bela negara tidak berhenti pada kondisi perang. Dalam keadaan damai pun bela negara terus diwujudkan melalui pembinaan sikap dan perilaku sehari-hari.

Bela negara dalam kehidupan sehari-hari bersifat nonmiliter, yaitu dilakukan warga di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, dan di dunia maya. Warga tidak perlu mengikuti pelatihan militer untuk berperan, dan urusan keamanan lingkungan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat karena warga tetap wajib berpartisipasi aktif. Membentuk kelompok bersenjata di luar wewenang negara justru melanggar kewenangan negara di bidang pertahanan dan keamanan.