Tujuan, bentuk, dan wilayah negara

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945

Tujuan negara adalah cita-cita yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang juga memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, dan tujuan negara hanya dirumuskan pada alinea keempat.

Alinea keempat memuat empat tujuan negara:

• melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia — melindungi rakyat dan seluruh wilayah negara dari ancaman, misalnya melalui sistem keamanan wilayah yang terpadu.
• memajukan kesejahteraan umum — mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat, misalnya melalui bantuan pangan bagi warga kurang mampu dan pelayanan kesehatan dasar yang merata.
• mencerdaskan kehidupan bangsa — memperluas dan meratakan akses pendidikan, misalnya melalui beasiswa, wajib belajar, dan perbaikan sekolah di daerah terpencil. Tujuan ini berkaitan langsung dengan bidang pendidikan.
• ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial — tujuan yang berkaitan dengan hubungan antarbangsa, misalnya keikutsertaan dalam misi perdamaian dan kerja sama internasional yang damai.

Beda dengan alinea lain:

• Alinea pertama memuat pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
• Alinea kedua memuat uraian perjuangan pergerakan kemerdekaan yang mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
• Alinea ketiga memuat pernyataan proklamasi kemerdekaan yang diperoleh atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
• Alinea keempat merupakan satu-satunya alinea yang memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila sekaligus.

Hal yang bukan tujuan negara dalam Pembukaan:

• Pembagian kekuasaan, susunan lembaga negara, dan pemilihan umum diatur dalam batang tubuh UUD 1945. Pemisahan kekuasaan secara tegas juga tidak dirumuskan sebagai tujuan negara.
• Hak atas pendidikan dasar, jaminan sosial, dan perekonomian diatur dalam pasal-pasal batang tubuh, misalnya Pasal 33 untuk perekonomian.
• Kebebasan beragama diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan tidak termasuk tujuan negara dalam alinea keempat.
• Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bukan negara federal.
• Pembukaan tidak termasuk bagian yang diubah melalui amandemen UUD 1945.
• Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah, sehingga pemerintah daerah juga terikat pada tujuan negara.

Penerapan tujuan negara dalam kebijakan:

• Kebijakan yang sejalan dengan tujuan negara, misalnya beasiswa bagi siswa kurang mampu atau program bantuan pangan, mewujudkan salah satu tujuan dalam alinea keempat.
• Kebijakan yang bertentangan dengan tujuan negara, misalnya menunda pembangunan sekolah demi proyek lain atau menutup layanan pendidikan dasar, melanggar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Kebijakan yang memberi hak istimewa kepada kelompok tertentu atau mengutamakan kepentingan tertentu di atas kepentingan umum bertentangan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum.
• Visi pelayanan publik yang sejalan dengan tujuan negara harus memuat kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945

Tujuan negara Republik Indonesia dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ini memuat empat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan itu harus dikutip secara utuh. Rumusan lain, misalnya hak tertentu warga negara yang diatur dalam batang tubuh, bukan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea dan setiap alinea memuat substansi yang berbeda. Alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alinea kedua menguraikan perjuangan pergerakan kemerdekaan, dan alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat memuat tujuan negara, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dimulai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta penegasan pembentukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. Rumusan Pancasila karena itu tidak terdapat dalam alinea pertama maupun alinea ketiga. Pembukaan ini disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah teks proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Pembukaan bukan sekadar kalimat pernyataan yang boleh diabaikan. Ia memuat dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan kemerdekaan yang menjadi pokok pikiran bagi seluruh pasal UUD 1945, sehingga setiap pasal harus dibaca dalam kerangkanya. Pembukaan tidak diubah dengan ketetapan MPR biasa, karena perubahan UUD mengikuti prosedur yang diatur konstitusi. Hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh, bukan dalam Pembukaan.

Dalam penerapan kebijakan, tujuan negara dipakai untuk menghubungkan program pemerintah dengan rumusan konstitusi:

• mencerdaskan kehidupan bangsa — dasar kebijakan pendidikan, misalnya beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu dan perluasan pendidikan dasar ke daerah terpencil. Hak atas pendidikan sendiri diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, sedangkan tujuan negaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh: program beasiswa jenjang menengah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
• ikut melaksanakan ketertiban dunia — peran Indonesia dalam pergaulan internasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bukan perluasan wilayah atau ekspansi militer. Contoh: Indonesia mendukung penyelesaian sengketa secara damai di forum internasional.
• melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia — frasa ini tidak dibatasi wilayah, sehingga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri termasuk tujuan negara. Pemilihan presiden secara langsung diatur dalam Pasal 6A, bukan dalam alinea keempat.

Otonomi daerah menurut Pasal 18 UUD 1945

Pasal 18 UUD 1945 mengatur pembagian wilayah dan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Daerah otonom hanya provinsi, kabupaten, dan kota. Kecamatan dan desa tidak termasuk satuan pemerintahan daerah dalam pengertian Pasal 18 ayat (2).

Prinsip inti otonomi terdapat dalam Pasal 18 ayat (5): pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi luas menjadi kaidah umum, sedangkan pengecualiannya hanya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi otonomi bersifat luas tetapi tidak mutlak, sehingga rumusan tanpa batas atau tanpa pengecualian keliru. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun keputusan pejabat daerah tidak dapat menetapkan pengecualian itu.

Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Karena itu daerah tidak dapat mengatur pertahanan atau hubungan luar negeri, dan tidak dapat mengambil kewenangan itu dengan persetujuan DPRD atau izin gubernur.

Urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah. Pendidikan termasuk urusan konkuren. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota.