Wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila

Nilai Pancasila dan toleransi keberagaman

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan pemersatu bangsa yang dijalankan bersama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi ASN, nilai ini tampak dalam dua hal: kesetiaan pada dasar negara dan NKRI, serta sikap menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya dalam pekerjaan sehari-hari. Keduanya tidak dipertentangkan. Sikap tegas terhadap gagasan yang mengancam dasar negara dan sikap santun terhadap sesama warga harus berjalan bersama.

Pertanyaan atau keraguan tentang relevansi Pancasila dijawab dengan argumen yang rasional dan dialogis, bukan dengan penolakan, sindiran, atau penghindaran. Sikap tertutup membuat diskusi berhenti dan keraguan tidak terjawab. Penjelasan yang baik menghubungkan nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari dan mengajak peserta berdiskusi.

Gagasan untuk mengganti dasar negara tidak boleh dibiarkan atau disetujui. Sikap yang tepat adalah menegaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang disepakati bersama, menyampaikan keberatan secara terbuka, dan melaporkannya kepada atasan bila berpotensi melanggar ketentuan. Diam tanpa tanggapan, apalagi ikut mendukung, bertentangan dengan kesetiaan pegawai.

Dalam diskusi publik, moderator tetap mengatur jalannya acara. Jika ada peserta yang mempertanyakan dasar negara, moderator menegaskan kedudukan Pancasila dan UUD 1945, lalu mengarahkan diskusi pada perbaikan kehidupan bersama dalam kerangka NKRI. Mengeluarkan peserta tanpa penjelasan tidak menyelesaikan persoalan.

Ajakan mengganti dasar negara yang disertai iming-iming keuntungan pribadi harus ditolak dengan tegas, dijelaskan alasannya, dan dilaporkan kepada atasan agar ditindaklanjuti. Menerima tawaran, ikut menyebarkan pandangan itu, atau sekadar mengganti topik tidak tepat.

Jika di ruang diskusi daring beredar tulisan yang menyebut Pancasila tidak sesuai zaman dan NKRI sebaiknya dipecah, sikap yang tepat adalah menjelaskan bahwa Pancasila dan NKRI merupakan kesepakatan bersama bangsa, lalu membuka diskusi yang terbuka dan santun tanpa menyerang pengunggah. Ikut menyebarkan, membiarkan, atau memberi komentar yang tidak menegaskan pendirian tidak memadai.

Unggahan atau pesan yang menyudutkan kelompok keagamaan, atau yang mengajak menolak Pancasila, tidak boleh dibagikan ulang karena tindakan itu memperluas pengaruhnya. Sikap yang lengkap adalah tidak membagikan, menanggapi rekan dengan santun bahwa setiap warga berhak dihargai, lalu melaporkan kepada atasan atau kanal resmi. Hal ini sejalan dengan kewajiban ASN menjaga kesetiaan pada Pancasila dan NKRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Toleransi berarti menghormati keyakinan, suku, dan budaya orang lain. Dalam pelayanan publik, toleransi diwujudkan sebagai perlakuan yang setara. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan karena agama atau suku, dan tetap tidak dibenarkan meskipun dilakukan secara halus, misalnya dengan membagi layanan berdasarkan keyakinan, menunda layanan, atau membiarkan keberatan rekan disampaikan di depan warga. Petugas tetap melayani dengan baik, menegur rekan secara santun, dan menegaskan hak yang sama bagi setiap warga.

Permintaan warga agar dilayani petugas yang sesuku ditolak dengan sopan. Warga tetap dilayani sesuai prosedur dengan penjelasan yang jelas dan teliti.

Ketika rekan kerja enggan melayani warga karena atribut keagamaannya, petugas tetap melayani dengan ramah lalu menegur rekan secara santun bahwa setiap warga berhak atas pelayanan yang sama. Membiarkan atau menyerahkan warga kepada pegawai lain tanpa ikut campur membuat pelayanan tidak setara.

Bila rekan melayani warga dengan nada merendahkan karena perbedaan suku dan agama, petugas mendampingi warga sampai urusannya selesai, menegur rekan secara pribadi, dan melaporkan kepada atasan bila perilaku itu berulang.

Sindiran terhadap cara berpakaian atau logat warga di depan pemohon layanan juga merendahkan martabat warga. Teguran sopan sebaiknya disampaikan di luar jam pelayanan agar rekan tidak dipermalukan, sambil menegaskan bahwa layanan tidak membedakan agama, suku, atau budaya.

Dalam sengketa antarwarga karena kegiatan keagamaan di lingkungan permukiman, aparatur kelurahan mendengarkan keluhan secara saksama, menjelaskan aturan lingkungan yang berlaku bagi semua warga, dan memfasilitasi musyawarah kedua pihak. Menolak keluhan begitu saja atau langsung menyetujui penghentian kegiatan tanpa memeriksa aturan tidak adil.

Lelucon atau candaan yang merendahkan kebiasaan ibadah atau suku tertentu tidak boleh dibiarkan atau ditertawakan, karena tawa bersama membuat perilaku itu tampak wajar. Sikap yang dinilai tinggi adalah menegur dengan sopan, menjelaskan bahwa ucapan itu dapat menyinggung, lalu mengembalikan rapat ke agenda dengan saling menghormati.

Teguran sebaiknya disampaikan dengan tenang di forum, bukan dengan nada tinggi yang mempermalukan peserta, dan diikuti pengingat bagi seluruh peserta tentang pentingnya saling menghormati.

Ejekan terhadap cara berpakaian, kebiasaan ibadah, atau hari besar keagamaan rekan perlu ditegur. Membiarkan candaan itu berarti menormalkan perlakuan yang merendahkan.

Pegawai baru yang disindir karena logat dan penampilan daerahnya perlu ditegur rekan yang menyindir, dan ia dirangkul ke dalam tim. Keberagaman adalah kekuatan kantor. Sekadar tidak ikut menyindir belum memperbaiki keadaan.

Komentar yang merendahkan keyakinan atau tradisi suku tertentu saat istirahat ditegur dengan santun, lalu rekan lain diajak menjaga suasana kerja yang setara. Menjauh dari percakapan itu tanpa menegur tidak menyelesaikan persoalan.

Ketika rekan dari daerah lain memakai bahasa daerah atau menjalankan ibadah di kantor, keluhan rekan tidak langsung disetujui. Sikap yang dinilai baik adalah menghormati perbedaan, lalu mengajak berdialog agar kebutuhan bersama dipahami. Sikap menghindar atau menjaga jarak justru menghambat kerja sama.

Ketika rekan menyampaikan pendapat dengan istilah atau cara daerahnya, pegawai menghargai cara itu dan membantu menjelaskan isinya kepada anggota lain dengan bahasa Indonesia yang baku. Nilai Harmonis dalam BerAKHLAK menuntut sikap saling menghormati antarpegawai yang berbeda latar belakang. Meminta rekan memakai bahasa kantor tanpa penjelasan kurang menghargai keberagaman.

Permintaan jadwal yang memperhatikan hari besar keagamaan rekan dibahas secara adil. Usulan yang baik mencari pengaturan yang tetap menjamin layanan publik sekaligus memberi kesempatan beribadah tanpa merugikan rekan. Pemindahan jadwal sebaiknya diusulkan dengan sopan dan disertai tanggal alternatif yang konkret.

Dalam penyusunan jadwal kegiatan atau lembur, usulan agar tidak menjadwalkan kegiatan pada hari libur keagamaan pegawai tertentu didukung dan dibawa ke pimpinan, dengan memastikan kebutuhan layanan tetap terpenuhi. Menolak dengan alasan mengikuti kebiasaan mayoritas atau menyuruh rekan menyesuaikan diri tidak sesuai dengan semangat inklusif.

Kebutuhan konsumsi yang berbeda karena keyakinan diakomodasi dengan menyediakan menu alternatif sebelum acara dimulai, misalnya dengan berkoordinasi bersama panitia.

Usulan menu yang memenuhi kebutuhan semua pegawai didukung, keberatan didengarkan secara terbuka, dan kesepakatan dicatat dalam notulen rapat. Diam atau menerima usulan mayoritas tanpa mempertimbangkan kelompok lain tidak mencerminkan moderasi.

Dalam forum warga yang memilih panitia kegiatan, usulan agar kegiatan hanya diikuti kelompok seagama tidak diterima begitu saja. Pilihan yang tepat mendengarkan semua usulan secara adil dan mengusulkan panitia yang mencerminkan keragaman warga, sehingga kegiatan dapat diikuti semua pihak secara setara.

Undangan makan bersama pada hari raya rekan yang berbeda agama dapat dihadiri dengan menghormati keyakinannya, sambil mengajak anggota tim yang menolak untuk ikut menjaga kerukunan. Penolakan yang disertai ketidaksetujuan terbuka justru memperkeruh hubungan kerja.

Dalam rapat kegiatan yang hanya mengikuti kebiasaan satu kelompok, anggota diajak mencari kegiatan yang dapat diterima semua pihak dengan menghormati perbedaan kebiasaan. Kesepakatan dituangkan dalam keputusan tertulis yang disetujui bersama, sebab keputusan lisan tanpa catatan kurang memberi kepastian.

• toleransi — sikap menghormati keyakinan dan kebiasaan orang lain. Contoh: Ia menghargai rekannya yang berpuasa dengan tidak menjadwalkan makan siang bersama di waktu tersebut.
• diskriminasi — perlakuan yang membedakan orang karena agama atau suku. Contoh: Membagi layanan berdasarkan keyakinan warga termasuk diskriminasi.
• inklusif — melibatkan dan mengakomodasi seluruh kelompok. Contoh: Panitia acara kantor menyusun menu yang dapat dinikmati semua peserta.
• moderasi — sikap seimbang dan tidak ekstrem dalam menyikapi perbedaan. Contoh: Ia menerima usulan mayoritas sekaligus mendengarkan keberatan kelompok lain.
• musyawarah — pengambilan keputusan melalui dialog bersama. Contoh: Kedua warga yang berselisih diundang ke musyawarah di kelurahan.

Dalam TKP, setiap pilihan bernilai 1 sampai 5 poin, sehingga yang diukur adalah tingkat ketepatan sikap, bukan pilihan benar tunggal. Pilihan bernilai tinggi memadukan ketegasan terhadap substansi dengan cara yang santun dan dialogis. Pilihan bernilai rendah membiarkan, ikut menertawakan, atau menolak dengan nada merendahkan.

Nilai Pancasila dan toleransi keberagaman

Nilai Pancasila dalam Tes Karakteristik Pribadi berarti sikap aparatur yang berangkat dari sila-sila Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia. Toleransi keberagaman adalah kesediaan menghargai perbedaan agama, keyakinan, suku, budaya, dan adat tanpa merendahkan atau membeda-bedakan orang.

Soal TKP tidak menguji hafalan sila. Yang dinilai adalah tindakan yang dipilih pegawai ketika perbedaan muncul dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap pilihan diberi skor 1 sampai 5. Skor tertinggi biasanya menggabungkan tiga unsur: menegur perlakuan yang merendahkan dengan santun, menawarkan jalan keluar yang disepakati bersama, dan melaporkan kepada atasan bila perilaku itu berulang.

Beberapa istilah yang sering muncul:

• toleransi — sikap menerima perbedaan keyakinan dan budaya tanpa memaksakan kehendak sendiri. Contoh: rekan yang berpuasa tetap dihormati saat rapat makan siang berlangsung.
• diskriminasi — perlakuan yang membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan sehingga haknya terhambat. Contoh: pegawai tidak diberi jatah tugas karena berbeda keyakinan.
• moderasi beragama — cara beragama yang adil dan seimbang, tidak ekstrem dan tidak memaksakan pandangan kepada orang lain. Contoh: menolak pandangan yang menjauhi kelompok lain dengan tetap menghormati keyakinan pribadi.
• kemerdekaan beragama — jaminan negara bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• musyawarah untuk mufakat — pengambilan keputusan bersama melalui dialog, sesuai semangat sila keempat. Contoh: bentuk kegiatan disusun bersama dengan menampung tradisi berbagai kelompok.
• inklusif — melibatkan semua pihak tanpa kecuali dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan bersama, usulan yang hanya memakai tradisi satu kelompok, atau hanya melibatkan pegawai yang seiman, bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Cara yang tepat adalah musyawarah yang menampung tradisi berbagai kelompok sehingga keputusan tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah suara. Menerima usulan begitu saja atau menyerahkan keputusan kepada mayoritas tanpa mempertimbangkan kelompok lain juga kurang tepat.

Penyusunan acara, menu, dekorasi, dan jadwal sebaiknya mengakomodasi keyakinan dan pantangan seluruh pegawai. Misalnya tersedia menu alternatif bagi yang memiliki pantangan makan, jadwal yang bergilir, atau peran konkret bagi rekan yang berbeda keyakinan. Acara yang inklusif melibatkan rekan sejak tahap perencanaan.

Pembagian tugas jaga dan tugas kedinasan harus adil dan mengacu pada ketentuan kedinasan, misalnya dengan jadwal bergilir yang disepakati bersama. Penetapan kewajiban berdasarkan keyakinan termasuk diskriminasi.

Penolakan bekerja sama dengan pegawai yang berbeda keyakinan, atau pandangan keagamaan yang eksklusif yang disampaikan di forum, perlu ditanggapi dengan menegaskan bahwa setiap pegawai berhak dihormati, lalu mengembalikan rapat pada tugas bersama. Penolakan itu juga perlu ditindaklanjuti melalui atasan, bukan dibiarkan atau disetujui.

Candaan, sindiran, atau komentar yang merendahkan suku, adat, atau kebiasaan ibadah tidak boleh dianggap wajar. Pilihan yang hanya diam, ikut tertawa, atau membiarkan perlakuan tersebut berlanjut berada di skor rendah karena perilaku diskriminatif dibiarkan tanpa koreksi.

Teguran yang baik disampaikan dengan santun dan menjaga martabat rekan, tidak dengan nada tinggi atau cara yang mempermalukan. Setelah itu, bila perilaku merendahkan berulang atau berpotensi berulang, pegawai melaporkannya kepada atasan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepegawaian. Teguran tanpa pelaporan dinilai belum lengkap.

Dalam pelayanan publik, warga dari suku, agama, atau bahasa yang berbeda berhak dilayani secara setara dan sesuai prosedur. Keberatan rekan terhadap warga tertentu tidak boleh memengaruhi mutu layanan. Petugas juga tidak boleh menuntut warga menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas, dan sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

Permintaan untuk menghentikan kegiatan keagamaan kelompok minoritas hanya karena berbeda dari kebiasaan setempat tidak dapat dipenuhi tanpa memeriksa dasar hukumnya. Izin penggunaan fasilitas umum juga harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, bukan pada kehendak sebagian warga. Petugas dapat menjelaskan hak beribadah, memeriksa ketentuan, lalu memfasilitasi dialog antara pihak yang berkeberatan dan pihak yang bersangkutan. Menyatakan bahwa persoalan itu bukan kewenangan lalu mengalihkannya tanpa membantu penyelesaian dinilai kurang memberi kepastian.

Pancasila adalah dasar negara dan kesepakatan bersama bangsa. Usulan mengganti dasar negara, menolak pemerintah yang sah, atau memisahkan diri dari NKRI bertentangan dengan kewajiban aparatur sipil negara untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sikap yang dinilai tinggi adalah menegaskan kedudukan Pancasila dan UUD 1945 dengan santun, menjelaskan argumen berdasarkan sumber resmi, dan tidak ikut menyebarkan ajakan tersebut.

Diam atau mengabaikan gagasan yang menyangkut dasar negara membiarkan pemahaman keliru beredar. Ikut menyetujui demi suasana akrab justru melemahkan komitmen kebangsaan. Dalam kegiatan pembekalan, narasumber sebaiknya menjelaskan nilai Pancasila dan kedudukan NKRI sebagai dasar negara, lalu membuka diskusi, bukan menutup pandangan peserta. Ajakan bergabung dalam grup atau menyebarkan unggahan yang menentang Pancasila harus ditolak secara tegas dan dilaporkan kepada atasan atau unit yang berwenang. Menyimpan bukti, menasihati secara pribadi, atau sekadar keluar dari grup belum cukup.

Dalam menanggapi perdebatan dasar negara, ketegasan sikap harus disertai sopan santun agar tidak memicu perpecahan. Argumen yang disampaikan sebaiknya dapat diverifikasi, dan diskusi tetap diarahkan pada kerukunan kerja.

Nilai ini berkaitan dengan BerAKHLAK, khususnya Harmonis, Loyal, dan Akuntabel. Harmonis berarti menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Loyal berarti setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Akuntabel berarti bertanggung jawab melalui penanganan dan pelaporan sesuai prosedur.

Nilai Pancasila dan toleransi keberagaman

Nilai Pancasila dan toleransi keberagaman adalah sikap yang diharapkan dari setiap ASN ketika bekerja dengan orang yang berbeda agama, suku, budaya, maupun pandangan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Persatuan Indonesia menuntut pegawai memperlakukan setiap orang secara setara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang dikelola bersama, bukan alasan untuk membedakan perlakuan terhadap orang.